Sejujurnya aku masih belum bersikap antara mendukung atau menolak dan sejujurnya pula tidak mau terjebak pada dua polar itu, walau senyatanya pula, tulisan ini akan dinilai sebagai pembelaan pada negara. Dua sahabatku atau tepatnya adik-adikku yang sama-sama dari jurusan sejarah atau sama berprofesi sebagai guru sejarah. Keduanya Mas Iman dan Sumardiansyah sama-sama aktif di organisasi keguruan pun bersuara lantang soal ini, tentu mereka berdua ada di pihak yang menolak. Menolak bagaimana? yaitu menolak MBG dengan setidaknya dua alasan, Pertama kritik pelaksanaan MBG dengan segala kelemahannya seperti ancaman keracunan, ladang korupsi baru, konspirasi Yahudi dan sebagainya. Yang kedua kritik pada pendanaan MBG yang dinilai  melanggar UUD Sisdiknas. Iman Zanatul Haeri dari Tim Advokasi Guru misalnya mengatakan masalah pendidikan yang belum selesai yaitu tentang guru honorer dan kesejahteraannya. Alih alih pemerintahan selesaikan masalah honorer dan nasib guru yang jauh dari sejahtera, pemerintah justru memangkas dana pendidikan hingga sekian persen untuk MBG dan berencana mengangkat karyawan MBG menjadi P3K. 

Meski mungkin apa yang dilakukan Prabowo tidak ideal sebab yg ideal itu adalah mendanai MBG dari dana tersendiri, bukan ambil dana dari dana  pendidikan sebagaimana yang ramai dikritik. Saya paham maksud pengkritik, yaitu kenyataan untuk bisa jalankan UU Sisdiknas, itu saja belum maksimal, kini malah dana pendidikan dipangkas, itu sih poinnya. Jadi saya juga setuju jika program MBG semestinya harus mencari dana lain untuk MBG dan itu pekerjaan tak mudah. Nah, ini saya kira PR nya. Lalu dana pendidikan yang jadi sasaran. Saya juga paham maksud pemerintah mungkin karena telah ada janji kampanye dalam pemilu. Padahal di Brazil sebagaimana diakui presiden Prabowo, bahwa MBG itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyukseskan program MBG ini. Saya kira pemerintah realistis saja, jika memang secara pendanaan belum mencukupi ya, maka bertahap saja. Ini kan, realisasi kaya sistem kebut semalam, seperti Bandung Bondowoso kejar proyek mbangun sewu candi, esok harus selesai, dan dipaksa keadaan seolah harus secepat itu, kan tidak bisa seperti itu. Dalam penargetan MBG ataupun penargetan pengangkatan tenaga honorer kan tidak harus secepat itu. Dalam MBG, prioritaskan saja pada kelompok yang rentan dan sangat membutuhkan misalnya anak miskin dan ibu hamil misalnya. Itu akan jauh lebih mengena.

Apapun, faktanya anak anak sekolah baik tingkat dasar maupun menengah itu dan masyarakat pada umumnya sangat menyambut adanya program ini. Antusiasme itu sangat luar biasa. Meski demikian, cemoohan juga tidak habis habisnya dilayangkan, bahkan Iman Zannatul bersama seorang guru telah melakukan gugatan Mahkamah Agung. Tapi pemerintah hingga saat ini tetap menjalankan program ini. Bahkan kian hari kian bertambah pembangunan SPPG dan jelas, adanya ini akan menambah penerima manfaat MBG. Kini dengan adanya program MBG, setiap unsur terlibat baik ormas maupun partai termasuk kepolisian pun ikut membantu suksesnya MBG ini. Kepolisian telah ikut membangun SPPG Polri berikut gudang ketahanan pangannya. 

Sekali lagi, posisi tulisan ini bukan tabai pada guru-guru honorer, sebab saya juga pernah menjadi guru honorer selama lebih dari 20 tahun, dan kini baru diangkat jadi P3K, anehnya anak kemaren sore artinya guru honorer yang baru mengabdi 1 atau 2 tahun, kini telah diangkat jadi P3K. Ini yang menurut saya bahwa pengangkatan besar-besaran guru honorer juga ada nsur ketidak adilannya. Menurut saya guru yang diprioritaskan semestinya guru honorer yang sudah lama. Sementara prakteknya, para pekerja honorer ini, baru setahun atau dua tahun mengabdi, langsung diangkat. Jadi memang ada masalah disana antara kenyataan dengan undang-undang pengangkatan guru honorer ini. Artinya pasti ada kurangnya dari program pemerintah,  perlu dievaluasi dan diperbaiki, tapi pekerjaan tidak berhenti disana. Sejauh ini saya masih yakin dan percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak bisa sekaligus selesai semua. Pasti butuh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu yang baru saja seleksi dilaksanakan saja, kini masih menyisakan masalah, yaitu soal alokasi dana, apalagi mengangkat baru lagi. Kan pasti akan ada masalah disana. Sesudahnya tentu, kedepannya ada skema lanjutan untuk penyelesaian nasib guru-guru honorer yang nyatanya ada dan terus ada. Undang-undang yang berisi larangan agar sekolah mengangkat tenaga honorer tahun 2015 juga tidak berjalan efektif, sebab faktanya instansi dibawah kementerian, masih menerima guru atau karyawan dengan skema honor sebab, dan tiadanya sangsi atau penindakan. Satu lagi, kenapa ini terjadi sebab memang instansi atau sekolah tersebut membutuhkannya.

Efek atau Dampak Kehadiran MBG

Tulisan ini juga sedang berusaha menjelaskan esensi MBG. Maka, saya ingin melihatnya pada 3 dampak yang dihadirkan oleh Makan Bergizi Gratis ini bagi negara yaitu ketahanan pangan (ekonomi), kesehatan (gizi atau kedaulatan negara. Pertama, dalam bidang pertanian  atau ketahanan pangan, MBG sebagaimana digariskan dari awal harus sesuai peraturan, dimana bahan untuk MBG harus disuplai dari produk pertanian lokal, yaitu hasil pertanian warga sendiri bukan disuplai oleh konglomerat ataupun pengusaha-pengusaha besar yang semata mengejar keuntungan. Dengan suplai bahan lokal, maka ekonomi kerakyatan akan bergerak, para petani terdorong untuk menyediakan produk pertanian, demikian halnya dengan peternakan, pasti, itu sudah menjadi kepastian. Dan kita tahu bahwa para pelaku lokal yang nyata hanya saudara kita atau  rakyat sendiri yang perlu terus diperkuat. Bukankah ini yang kita cita-citakan ekonomi kerakyatan. Maka roda perekonomian akan bergerak minimal berjalan menanjak. Kalau itu ap p petaninya, yang tak lain adalah orang tua anak, akan meracuni anaknya sendiri. Kan agar ia tetap sesuai standar kesehatan, butuh pengawasan yang ketat. Jika sekarang pengawasan kurang, berarti ke depan jadi perhatian agar, kedepannya lebih hati-hati, kan seperti itu semestinya. Jangan sekonyong-konyong minta MBG dibubarkan, batalkan dan atau ide sejenis lainnya.

Kedua, Kesehatan Warga Negara merupakan misi yang mulai dari negara. Judulnya saja sudah jelas, makanan bergizi, gratis pula, berarti ada penyediaan makanan oleh negara yang diharapkan akan memberi dampak pada warga negara atau generasi penerus bangsa. Jangan mengikuti keinginan anak semata, jika mengikuti selera anak, belum tentu keinginan itu sesuai dengan standar gizi yang akan mencerdaskan anak bangsa. jangan sepenuhnya mengikuti selera mereka, sebab target nya adalah gizi bagi anak-anak Indonesia. Kalo mengikuti mereka pasti kita sediakan makan berminyak, yang banyak gulanya dan makanan gurih gurih yang jika tidak diatur akan mengganggu perkembangan anak-anak. maka dapur SPPG dan tim Gizi yang mengaturnya.

Ketiga, Ketahanan Negara dan kedaulatan Negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam mencapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dating dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Penerima Manfaat: Antara Target Stunting dan Semua

Awalnya MBG, itu lahir dari ironisnya anak anak balita kita, tapi pada prakteknya formatnya berubah, bukan lagi semata untuk peruntukan anak stunting, tapi lebih dari itu. MBG adalah upaya menghadirkan ketahanan anak muda agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Yang akan menjadi tulang punggung negara yang melemah. Maka, langkah yang sudah ditentukan ini, maka MBG menjadi program yang diperuntukkan semua anak bangsa, atau anak-anak kita. 

Maka, ini menjadi penting dan prioritas yang diutamakan. Bagi saya, penerima manfaat sejati MBG ini adalah Negara. Penerima manfaat semestinya bukan pengusaha ataupun para konglomerat. Jika nyatanya malah konglomerat dan kelompok tertentu saja yang diuntungkan, maka negara harus berani mengoreksinya. Bagi penulis, penerima manfaat sejati adalah negara, maka yang diuntungkan semestinya adalah negara, negara bukan hanya pemerintah, negara bukan politisi, negara bukan konglomerat, negara jelas bukan kepentingan asing. Negara adalah negara, negara adalah pelindung rakyat. Jika politik pun maka politiknya adalah politik negara. Politik negara adalah politik kesejahteraan bagi rakyatnya.

Saya ingin melihat sisi positif yang mungkin sebelum program ini dijalankan, kita masih gelap dan belum memiliki pemahaman tentang kekuatan MBG sendiri bagi negara. Belakangan, komentar dari beberapa kawan di daerah, memperlihatkan fakta menyenangkan, ia direktur sekolah berasrama (Boarding School) di Sukabumi, MBG memberikan efek besar bagi kehidupan petani, program ini mendorong roda ekonomi petani sebagai penyedia sayuran yang notabene masyarakat sekitar, diuntungkan.

MBG Adalah Program bersama

Keracunan, Korupsi, Dianggap proyek Yahudi, ini dibuat ketergantungan lah dan sejuta penilaian lainnya. Misalnya analisis konspirasi Yahudi mengatakan bahwa makanannya akan di setting atau direkayasa, mengandung zat-zat yang berbahaya yang membuat seorang warga negara lemah dan pada akhirnya akan menimbulkan ketundukan pada Yahudi dan seterusnya. Ini spekulasi yang sungguh-sungguh sangat liar sebab analisis yang sifatnya analisis intelijen atau atau menganut teori konspirasi yang lebih bersifat analisis, bukan fakta nyata. Sementara itu negara tentu punya perangkat intelijen yang bisa membaca aspek konservatif itu.

Program, MBG sedang digoyang sangat kencang, dari berbagai macam sisi. Ia bisa terlihat seperti kawan atau yang mendukung atau pun sebaliknya. Kemenag pun punya skenario,

Memberi Solusi Bukan Mencaci 

Meski dicaci dan dimaki, MBG sejauh ini justru makin bersinar. Terlepas, apakah itu ada oknum yang hanya cari untung di balik program ini atau tidak? Faktanya MBG ini diharapkan kehadirannya, ia dinantikan, meski dicemooh, tapi anehnya ia  atau orang yang mencemooh justru terlihat sangat menikmati program yang dicemoohnya itu, walau mungkin bukan pada pengkritik ini. Tapi di lapangan saya menemukan fakta ada beberapa anak yang ia mencaci-maki program MBG itu, tapi di saat yang sama, ia sedang menikmati MBG yang diterimanya. 

Jika ada kelebihan dan manfaat yang besar, maka program ini bisa dilanjutkan dan dipertahankan, jangan dihilangkan. Jangan pula, dendam politik pemilu menjadi pembenar atas kritik yang terus ia lakukan. jika benar-benar kritik itu, mari bangun objektivitasnya, dan dampak nyata program ini bagi negara. Misalnya mengusulkan pada pemerintah agar MBG harus mengambil dana dari dana lain bukan dana pendidikan, maka ini menjadi PR negara untuk menyediakan dana itu

Jadi dengan semua kritik dan evaluasi ini, negara tentu harus menyikapi dengan cermat negara tentu punya cara pandang, yaitu bagaimana memandang ini sebagai tantangan yang harus dihadapi. Ada pertimbangan besar yang jadi dasar sikap negara yaitu ketahanan dan kedaulatan negara. Mengakomodir suara yang keras kencang itu harus tetap dilakukan. negara harus tetap memperhatikan aspirasi yang muncul di masyarakat, menyerapnya sebagai sebuah energi. Jangan menekan dan apalagi membunuh atau mematikan aspirasi itu sebab itu jelas akan bertentangan dengan semangat demokrasi.